Pekanbaru, 1titik.com (13/2/2012) Solidaritas Rakyat Riau Untuk Pulau Padang (SORRAK PULAU
PADANG) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Aksi
Demo yang diikuti sekitar 60 orang tersebut menginginkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono memberikan perintah kepada Kementrian Kehutanan untuk
mencabut surat izin PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Pulau (SK
Menhut No.327/Menhut-II/2009). Aksi demontrasi dilaksanakan
di Tugu Slais, Kantor DInas Kehutanan Provinsi Riau, kantor Gubernur Riau.
Seperti
yang dikatakan oleh kordinator aksi, Antoni Fitra, pada saat membacakan Pernyataan
Sikap SORRAK Pulau padang di kantor Dinas Kehutanan yaitu SORRAK meminta
Presiden SBY mencabut Izin PT.RAPP di Pulau Padang, jika tidak maka RAPP akan
di “bima-kan”. Menanggapi tuntutan itu,
Kepala Dishut Riau Zulkifli Yusuf menyatakan, tuntutan itu tidak mungkin
dilakukannya karena SBY bukan atasannya. “...Namun bagaimana
pun saya akan terima aspirasi ini dan meneruskannya ke atasan saya. Tetapi untuk
diketahui apa yang jadi tuntutan bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa
ini sekarang sedang berproses. Tim terpadu yang dibentuk Menhut masih bekerja
untuk mencarikan solusi yang terbaik,” ungkapnya.
Setelah
berorasi di depan kantor Dishut, Antoni mengatakan kepada Wartawan. “yang jelas
kami menyampaikan ini adalah warning. Warning dari rakyat Riau, bahwa rakyat
Riau serius dan tidak main-main terhadap kesejahteraan rakyat. Makanya kami
meminta dalam waktu satu bulan paling lambat pemerintah sudah mengambil
keputusan sikap untuk merevisi SK tersebut. Jadi kalau dalam satu bulan tidak
direvisi maka kekuatan akan lebih besar lagi menduduki kantor RAPP”.
Setelah melaksanakan aksi di Dishut Riau,
massa bergerak menuju kantor Gubernur Riau. Massa menginginkan Gubernur Riau
hadir dan bertatap muka langsung dengan Masyarakatnya yang melakukan unjuk rasa
di depan kantornya. Namun, Rusli Zainal atau pun
Mambang Mit tidak hadir langsung untuk menemui mereka dan hanya menyuruh
utusannya untuk menemui massa. Keadaan ini membuat massa kecewa.
“Ini bukan pertama kali, ketika rakyat
datang menyampaikan aspirasi di kantor Gubernur. Ini sudah sering kali, Gubernur
maupun wakilnya tidak pernah mau bertemu dan menghadapi dan mendengar langsung
aspirasi rakyat yang notabenenya warga mereka. Harusnya sebagai pemimpin ini bisa
lebih aspiratif, artinya mau untuk mendengar suara rakyat, jelas kami kecewa.
Kami berharap Gubernur Riau harus bisa bijak melihat persoalan Pulau Padang
ini. Kami tidak inginkan tragedi Bima Jilid II terjadi di Pulau Padang”, ungkap
Hariansyah Usman, Direktur Eksekutif Walhi Provinsi Riau. (ald/foto:By)
