Ternate, 1titik.com - Polemik pemekaran daerah masih sering terjadi. Sejak era reformasi, pemekaran yang seharusnya menjadi batu loncatan bagi suatu daerah untuk maju malah menjadi lahan politik bagi elit-elit politik daerah maupun elit politik pusat. Tidak terkecuali pemekaran Kepulauan Obi yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). "Pemekaran Kep. Obi terjanggal oleh syarat administratif yang mana harus mendapatkan penandatanganan dari Bupate dan DPRD Halsel" kata Akademisi Unmu Ternate DR. Marwan pada saat memberikan materi di dialog kerakyatan dengan tema "Meneropong Tarik Ulur Pemekaran Daerah Kepulauan Obi di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara" yang diadakan oleh Forum BEM se-Maluku Utara di Cafe Jarod Kota Ternate.
Dialog kerakyatan yang dihadiri sekitar puluhan mahasiswa, aktivis BEM dan masyarakat ini membahas tentang bagaimana sebenarnya permasalahan dari pemekaran Kepulauan Obi dari Kabupaten Halsel. Menurut Kemendagri, secara administratif Kepulauan Obi sudah layak untuk melakukan pemekaran, namun hal ini masih terganjal di Pemkab dan DPRD Halsel. Aktivis mahasiswa yang pada saat itu hadir mengatakan bahwa adanya dugaan pemekaran Kepulauan Obi ini dijadikan lahan politik oleh elit-elit politik daerah maupun pusat untuk persiapan Pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2013. Oleh karena itu, mahasiswa harus berkonsolidasi untuk melakukan gerakan sehingga bisa menekan pelaksanaan pemekaran Kepulauan Obi menjadi kabupaten baru di Maluku Utara.
Dialog yang juga dihadiri oleh Ade Ismail dari KNPI Maluku Utara, membahas tentang keharusan mahasiswa dalam melakukan gerakan yang cerdas. Bukan gerakan yang selama ini bersifak fisik bahkan cenderung kriminal. Gerakan yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah gerakan yang mencerdaskan bangsa, yaitu mengajarkan masyarakat tentang kriteria pemimpin yang baik, tidak harus sebagai putera daerah asalkan pemimpin tersebut mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan Maluku Utara. (Rmd/Rnd)
